peraturan tentang desa. 2020/No. peraturan tentang desa

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa merupakan salah satu anggota Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan staf Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. View Details 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan. PERATURAN NOMOR 20 TAHUN 2018 T ENTANG PENGELOI-AAN RAHMAT MAHA ESA MENTERI DAI-AM Pcmcrintah 43 2014 O 201 47 2015 43 2014 6 tentang U 2008 Negara Republik Republik 2, U Not-nor O tentang Republik 7 , Republik 5499: 3, tentang 6 Republik Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara. Pada awal perumusan peraturan tentang desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tercantum bahwa desa adalah suatu wilayah yang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan. go. 1, BN. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. 1496, kemendagri. Diubah dengan : PMK No. Karena regulasi mengenai hal itu sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa: Mengingat : 1. Pasal 17. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Nomor Pengundangan. Permendesa No 3 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan. pada Irbih REP BPD 20 (dun h 36Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. 07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 7. 569, kemendagri. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional. Kedudukan Peraturan Desa, seyogyanya memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang, karena materi mautan Peraturan Desa adalah mengatur tentang hak asal usul Desa Adat yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa diterbitkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan asset milik desa perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. 2 2. 7. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan2 Undang-Undang No. Tanggal Pengundangan. 4 Pasal 1 Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: a. Download beberapa aturan diatas melalui link ( kumpulan peraturan tentang desa) yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah; c. E. 110 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Tanggal: 15 Januari 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 8 Th. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan. Belum Tersedia. 5717, LL SETNEG : 25 HLM. p enetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya ; d. BLT Dana Desa Rp300. 30 Juni 2010. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentangNomor Pengundangan. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 113 PP tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Tematik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa. Peraturan Lek, Leke, Leta, Let, Lete, Lyeta, Ili, Momor, Lyeka, Letu, Nek dan Negeri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan Lek, Leke, Leta, Let, Lyeta , Ili, Momor, Lyeka, Letu, Negeri setelah dibahas dan. Definisi Peraturan. Peraturan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Budaya; Mengingat : 1. (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud. Undang-Undang Nomor 39 Tahu n 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4916); 2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. U. Pengelolaan Aset Desa Diinput 11 jam yang lalu STANDAR LAYANAN. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 8. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya , yang mempengaruhi alam itu sendiri,tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Desa Wisata. 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang. perencanaan pembangunan desa: 27 agustus 2022 | 27. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Musyawarah Desa;. Diubah dengan : PMK No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. 118/PMK. REPUBLIK INDONESIA BANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Tentang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah. bahwa berdasarkan pertimbangan2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pembangunan Desa ABSTRAK: “Merujuk pada Peraturan Desa yang pernah diakui dalam UU No. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192); 7. 13 Tahun 1950; UU No. 2016 No. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 8. Peraturan Menterí Dalam Negeri Nomor 112tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal. 8. 10 Tahun 2009; UU No. tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Rapat Pra Pelaksanaan Pembangunan Desa Air Merah dan Titik Nol Tahun Anggaran 2023. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020. Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha. jenis/bentuk peraturan: peraturan menteri: pemrakarsa: kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi: nomor: 3: tahun: 2021: tentang: pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersamatentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara. desa)** LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - 45 - 1 4 07 1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 4 09 1 4 10 1 4 11 1 4 90-99 1 5. Beranda. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan. Pasal 16 Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. 52, kemendagri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2017 Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa MATERI POKOK. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. - 3 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. go. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 158, TLN No. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, b, dan c , maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Mengingat : 1. 6 Tahun 2014 adalah. desa adalah undang-undang nomor 6 . 07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-19) dan Dampaknya (Berita11. Dalam ketentuan lain tentang Pemerintahan Desa, Perdes dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gempolan 3. U. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 12. 07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa; b. kegiatan binwas desa dalam puncaknya, khususnya yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan desa. Baik itu format PDF, DOC, maupun EXCEL. Nomor. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa T. 8. desa adalah undang-undang nomor 6 . Kumpulan UU Desa. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan. 07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. bahwa dalam rangka pembinaan mengenai Desa sesuai huruf a dan b dan pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; Mengingat : 1. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan tangguh terhadap bencana dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 222/PMK. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD. 03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyeroran dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri. Latar Belakang Dalam UU No. Mencabut Peraturan Daerah. Baca Juga. 155, kemendagri. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan tehnik penyusunannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberi keleluasaan untuk mengelola pemerintahannya. 22/1999 tidak mengatur secara detail mengenai pengaturan tentang Kepala Desa Pasal 208 menyebutkan: “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah”. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 29 Juli 2016. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 7. 10 Januari 2017. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September, tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan. Tanggal Pengundangan. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 6$/,1$1. id : 11 hlm. Menurut Undang-Undang No. 07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. Kata kunci: penyebarluasan peraturan. 2021. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI: Nomor: 8: Tahun: 2022: Tentang: PRIORITAS. U. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Daerah adalah. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. 25 Apr 2020 14:49:03 311 Kali4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa; Mengingat : 1. Dengan dasar peraturan ini, nantinya pemerintah desa bakal menyusun peraturan desa tentang desa wisata. Nomor Tambahan. 2020/No. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentuka n Daerah -D aerah Kabupaten D alam L ingku ngan Daerah Istimewa Jogj akarta ( Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) ; 2. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Tipe Dokumen. Approve. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 13. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menyusun kembali Peraturan daerah Pedoman pembangunan Desa ; c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang baru; Mengingat: 1. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Dokumen Peraturan : Permendagri No. PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, BPD DAN RT-RW. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Waktu Baca 1 Menit. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA Dalara Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20152014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang. 5, BN. Peraturan. 30. 20. b atas pelaporan 31 Desember ; b. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banggai Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Desa yang sekarang. 2017/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader kesehatan Pemberdayaan Masyarakat. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Identifikasi Masalah 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ? 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar. Nama istilah Peraturan Desa. Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan persetujuan bersama Kepala Desa.